Oleh : Rifki Leko (Ketua GMNI SULA)
Pesta demokrasi yang selalu dilalui masyarakat di bangsa Indonesia tak terkecuali di kabupaten Kepulauan Sula ini harusnya mampu menjadi jawaban atas tujuan besar demokrasi di bangsa inj. Namun realitas justru berbicara terbalik dari impian negara demokrasi itu sendiri dimana rakyat hanya terlihat seperti komponen pendukung dari upaya merealisasikan proses atau tahapan sebuah pesta demokrasi.
Pesta demokrasi tak ubahnya sebuah perang yang justru membuat detak jantung masyarakat bedetak lebih kencang, antara ketakutan akan hegemoni elit politik dan sebuah harapan yang mungkin saja salah diamanahkan.
Rakyat yang sebenarnya telah tau, apa yang mereka sampaikan dan realitas yang terjadi itu, sudah melahirkan ikhtiar pada jiwa rakyat akan nasibnya dan bangasanya sendiri, namun seperti makan si buah malakama. Mereka tau suara mereka hanyalah sebatas taruhan dimata elit politik untuk mengusai tampuk kekuasaan semata.
Lebih dari itu, bersamaan dengan lajunya teknologi (politik) inforamsi, kesadaran politik masyarakat juga telah mekar secara alamiah. Jelas, fenomena ini akan menjadi modal dan potensi politik paling menarik bagi sebagian masyarakat yang memang mendambakan terwujudnya demokrasi maupun birokrasi politik yang rasional-aspiratif.
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, hal itu juga merupakan tantangan berat bagi para politisi dan aktivis partai politik secara keseluruhan di negeri ini. Lebih-lebih bagi mereka yang hanya memiliki modal nekat dan tebal muka bukan pesangon akidah politik-paradigmatik dalam meraih kursi kekuasaan di parlemen atau lembaga yang lainnya.
Kesadaran politik masyarakat akan tetap terjaga rasionalitasnya jika tetap konsisten pada nilai fitrah demokrasi itu sendiri. Dan tentunya tak kan mudah dipengaruhi elit politik untuk kepentingan tertentu yang tak berpihak pada rakyat.
Seharusnya dalam setiap pesta demokrasi, masyarakat bisa dapat pendidikan politik dari para elit politik melalui kampanye, mereka harus menata kecakapan rakyat dalam berpolitik, baik sebagai partisan
salah satu partai politik maupun selaku pengontrol seluruh praktik (kebijakan) politik elite, mereka juga memaksimalkan semangat dan komitmen politik terhadap ,pencerdasan rasionalitas, serta kepekaan spiritual
sosio-kultur kependidikan masyarakat.
Politik bukanlah pelet kotor untuk membingungkan masyarakat. Partai politik dengan misi dan ambisi politiknya pada
hakikatnya bukan rumah megah yang penuh hiasan ,kepura-puraan dan tipu daya semata bagi rakyat. Partai politik seharusnya sekolah alternatif bagi setiap masyarakat untuk mengasah mempertajam kesadaran dan kontrol politiknya agar mereka tidak sekedar menjadi partisan dan penonton fanatik.
Tetapi sebagai formulasi bahwa parpol adalah sekolah alternatif itulah pergeseran filosofis-fungsional akan terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat dari partisan dan penonton fanatik ke jenjang pengontrol aktif serta penentu efektif terhadap sekian public policy(kebijakan publik). Di sinilah kita membutuhkan mediasi politik sejati.
Disini kita memerlukan segenap tekad dalam kejujuran dan kesetiaan politik bagi grass root, basis ideal yang tidak mementingkan
penghargaan sosial. Pada kontek inilah cukup logis bagi kita untuk merekontruksi persepsi kita terhadap siapakah sebenarnya
intelektual politik, politisi (politikus), aktivis politik dan pemikir politik sejati itu yang lahir memberikan kesadaran politik dalam momentum pesta demokrasi untuk menentukan pilihan bukan atas dasar dukungan partai kekuasaan tetapi berdasarkan kekuatan rakyat dan panslon yang punya ide dan gagasan intelektual cemerlang untuk membangun negeri bukan menggalangkan partai dan menunjukkan kebesaran money politik.
Ali Syariati dengan tegas dan begitu ilmiah sempat menuliskan bahwa ada perbedaan antara intelektual dan “pemikir tercerahkan”. Kaum intelektual, dalam definisi Syariati hanya
memerankan “egoisme” pengetahuan teoretis dan praktis, dan terkadang abstrak Melangit. Tidak menyentuh sisi batin dari solusi sosial yang didambakan masyarakat, Inilah realitas ilmiah yang ternyata tidak senapas dengan aspirasi masyarakat.
Julien Benda (1999) ditegaskan sebagai “pengkhianatan kaum intelektual itu. Mereka tidak lagi memilih dan berpihak kepada kebenaran. Lebih fatal, mereka telah memilah dan berpihak kepada ego-negatif dan kepentingan-kepentingan pragmatis-struktualnya. Beda hati dan ketulusan, lain pula cita ideal hidupnya. (*)
