SANANA, DADIKANUSANTARA.COM – Masyarakat desa Soamole kecamatan Sulabesi Tengah kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara (Malut)mengaku kecewa dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak memiliki fungsi kontrol dalam roda pemerintahan desa Soamole.
Melalui group WhatsApp, masyarakat keluhkan peran BPD dalam mengawasi anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Soamole tahun anggaran 2023 yang sampai saat ini tak diketahui.
“BPD terlihat sangat tak berfungsi, terutama fungsi kontrolnya, anggaran BUMDES tahun 2023 sampai saat ini tak ada pertanggungjawaban,” kata Hermanto salah satu masyarakat desa Soamole.
Saat dikonfirmasi, ketua BPD seakan melempar batu kearah pengelola badan usaha. “Saya sudah minta untuk pengurusnya sampaikan laporan namun janji tinggal janji, sampai saat ini belum saya terima,” kata ketua BPD Hadir Umamit saat diwawancarai via WhatsApp.
Terpisah, ketua BUMDES Agun Umamit saat dikonfirmasi menyampaikan, laporan sudah disiapkan, hanya saja BPD secara institusi tak pernah menyurati atau mengundang rapat penyerahan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES.
“Laporan sudah kami siapkan, hanya saja BPD sendiri tak pernah menyurati atau mengundang kami untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban,” kata Ketua BUMDES desa Soamole Agun Umamit
Agun juga menjelaskan, amanah mengelolah Bumdes itu diterimanya pada September 2023, jadi berdasarkan sisa anggaran yang diterima dari pengurus lama, ditambah hasil september hingga Desember, semuanya telah dirampungkan. (ilo/red)
