Oleh: _Mohtar Umasugi_
Pagi ini kamis tanggal 17 April 2025, saya membaca berita di media online dadikanusantara.Com dengan judul ” Menyasar Visi Unggul Dibidang Pendidikan. Bupati Sula luncurkan aplikasi “Rumah Pendidikan”, sebuah program digital yang patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju transformasi pendidikan berbasis teknologi. Dalam konteks era digital saat ini, inovasi seperti ini memang menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di daerah kepulauan.
Namun, sebagai bagian dari masyarakat yang juga mengamati dinamika pembangunan daerah, saya memandang penting untuk memberi apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap arah kebijakan pembangunan yang diambil. Peluncuran aplikasi pendidikan memang menggembirakan, tetapi perlu ditinjau secara jujur dan objektif: apakah ini jawaban utama atas persoalan fundamental yang sedang dihadapi masyarakat Kepulauan Sula saat ini?
Menurut Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng., pakar Smart City dari ITB, “inovasi digital harus dikaitkan langsung dengan kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa itu, program hanya menjadi simbol modernisasi semu.” Dengan kata lain, peluncuran aplikasi tidak boleh menjadi pengalihan perhatian dari berbagai problem struktural yang nyata di depan mata.
Di tengah semarak program digital ini, tidak bisa kita abaikan bahwa kondisi lingkungan permukiman di Sanana dan sekitarnya masih banyak yang masuk kategori kumuh. Permukiman di dalam kota Sanana belum memiliki sistem drainase yang memadai dan fasilitas sanitasi dasar. Jalan-jalan dalam kota pun masih banyak yang rusak, berlubang, dan tak terurus, yang tentu berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi masyarakat awam, pertanyaan sederhana sering muncul: mengapa aplikasi pintar yang berbasis internet lebih dahulu diprioritaskan, sementara jalan rusak yang setiap hari dilalui anak sekolah dan pedagang kecil dibiarkan bertahun-tahun?
Sebagai perbandingan, UNDP dalam dokumen “Sustainable Development Goals: Localizing the 2030 Agenda” (2018) menekankan pentingnya sinkronisasi antara inovasi teknologi dengan pembangunan infrastruktur dasar. Di negara berkembang, pembangunan harus dimulai dari fondasi: air bersih, sanitasi, jalan, dan sekolah yang layak.
Saya tidak menafikan niat baik dari program “Rumah Pendidikan”. Tapi keberpihakan terhadap kebutuhan paling mendasar masyarakat harus menjadi arah utama pembangunan daerah. Apresiasi atas inovasi harus dibarengi dengan dorongan kepada pemerintah daerah untuk menyusun skala prioritas yang lebih berorientasi pada kebutuhan publik yang riil dan mendesak.
Dengan demikian, peluncuran aplikasi ini seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari gerak sinergis yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat: dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur kota yang layak dan manusiawi.
Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, “pembangunan adalah perluasan kebebasan substantif masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.” Maka, tugas kita bersama bukan hanya mengapresiasi simbol kemajuan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan menyentuh inti persoalan rakyat.
Semoga..!. (*)
