WEDA, DADIKANUSANTARA.COM -Puluhan buruh yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Buruh Garda Nusantara PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PUK SBGN PT. IWIP) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Halmahera Tengah, Kamis (8/5/2025).
Sempat berorasi sekitar 15 menit, seluruh massa aksi akhirnya diterima oleh sejumlah anggota DPRD Halteng untuk melaksanakan hearing di ruang rapat utama.
Baca juga: Warga Weda Keluhkan Pemadaman Listrik Tampa Pemberitahuan Lebih Dulu
Hearing yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Halteng Munadi Kilkoda itu berlangsung selama 1 jam. Diruang hearing para buruh minta DPRD dapat mengambil perannya untuk tuntaskan persoalan buruh yang diabaikan pihak IWIP.
“hidup layak, bekerja dengan aman, dan mendapatkan perlakuan adil bukanlah harapan kosong, melainkan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, setiap hari harus bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk bertahan hidup, namun kesejahteraan yang dijanjikan justru terasa semakin jauh,”Kata Kaum buruh.
Selain wakil ketua DPRD, dalam forum Hadir pula Ketua Komisi II Lukman Esa, Wakil Ketua Komisi I Putra Sian Arimawa, serta anggota DPRD lainnya yaitu Devi Dody Diantoro, Tahjir Rusdi A Taher, dan Sadri Qobul.
Baca juga :Tak Ada Jembatan, Siswa Aliyah Waisakai Harus Nyebur ke Kali Saat Hujan Deras
21 tuntutan dilepas di atas meja DPRD Halteng, mulai dari penolakan regulasi yang dinilai inkonstitusional, kritik terhadap sistem absensi Fiscan, transparansi aplikasi Smart Salary, hingga permintaan penarikan memo kerja sama BPJS Kesehatan sampai pada persoalan internal seperti cuti tahunan serta cuti haid.
Wakil Ketua DPRD Halteng, Munadi Kilkoda, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi para buruh secara serius. “Kami tidak akan menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang disampaikan teman-teman buruh. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi bersama dan kami akan teruskan ke pihak-pihak yang berwenang, termasuk manajemen IWIP dan pemerintah daerah,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi II, Lukman Esa, menyatakan bahwa pihaknya akan memetakan tuntutan tersebut untuk disikapi sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif. “Isu-isu seperti K3, sistem cuti, transportasi, dan hak normatif lainnya bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kita akan pelajari satu per satu dan dalam waktu dekat kami akan jadwalkan pertemuan lanjutan dengan manajemen IWIP,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi I, Putra Sian Arimawa, menegaskan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif sembari mengedepankan dialog. “Kita ingin Halmahera Tengah menjadi contoh kawasan industri yang menjunjung tinggi hak-hak buruh. DPRD siap memfasilitasi proses mediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ucapnya.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa aksi melanjutkan aksinya di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halteng. Di depan kantor Disnakertrans, massa kembali menyuarakan tuntutan yang sama, meminta kehadiran negara melalui instansi teknis untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang menimpa buruh di lingkungan PT IWIP. (Tomi/ilo)
