SULA, DADIKANUSANTARA.COM – Pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Sula ikut High Level Meeting (HLM) bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara di Aula Nuku kantor Gubernur Maluku Utara, (26/11/2025).
Kegiatan yang juga melibatkan seluruh kabupaten kota di Malut ini, berkonsentrasi pada upaya mengendalikan inflasi serta percepatan digitalisasi di setiap kabupaten kota.
Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah, Keterwakilan kabupaten membahas secara komprehensif berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok di akhir tahun, mulai dari koordinasi lintas Kabupaten/Kota, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga upaya memperkuat cadangan pasokan daerah,
“Sesuai arahan ibu Gubernur Malut bahwa, subtansi dari high level meeting ini adalah mengendalikan inflasi daerah, serta percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah seperti yang sudah jelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Asisten I Setda kabupaten Kepulauan Sula Sutomo Teapon yang mewakili Pemda Sula.
Sesusi data dari Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Sampai dengan November 2025, komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan dan barito menjadi komoditas utama penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian.
Inflasi Maluku Utara terjadi karena sangat bergantung kepada pasokan pangan dari luar, papar Dwi Indrawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara Sherli Laos juga menyampaikan, realitas telah memperlihatkan, bahwa di Maluku Utara selalu saja ada kenaikan bahan pokok setiap jelang natal dan tahun baru, jadi petingnya pengawalan dan pengawasan bersama dari semua daerah.
“Mari kita sama-sama kawal persoalan ini, jangan ada ego sektoral bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding apapun,” tutup Serli Gubernur Malut. (Ilo/red)
