TALIABU, DADIKANUSANTARA.COM – Wacana untuk menempatkan institusi kepolisian dibawah kementerian tak disepakati berbagai pihak termasuk ketua FKUB Pulau Taliabu Maluku Utara.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mendukung penuh Polri Tetap berada dibawah Presiden Republik Indonesia, bukan dibawah kementrian.
Sikap ini disampaikan langsung ketua FKUB Kabupaten Pulau Taliabu, H. Muhdin Soamole. “Selaku ketua FKUB dan seluruh unsur, kami meminta Polri tetap berada di bawah presiden bukan dibawah kementerian, hal ini dilihat dari fungsi kepolisian yang sangat vital dan strategis dalam melayani masyarakat,” kata Muhidin.
Ia juga menjelaskan, dengan fungsi yang strategis, tentunya polisi tidak akan dapat bekerja efektif kalau harus bergantung pada kementerian tertentu.
Ia menambahkan, konstitusi telah menegakkan itu dengan tujuan yang rasional, dan lebih dari puluhan tahun, fungsi kepolisian itu sangat dirasakan masyarakat, meski ada oknum yang secara persuasif bergeser dari ketentuan, namun itu hanyalah oknum dan tidak bisa dijadikan indikator negative untuk dialamatkan ke institusi yang sudah berjasa puluhan tahun ini.
Baginya, keberadaan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia justru memperkuat koordinasi lintas lembaga negara hingga ke tingkat daerah, termasuk dalam menjaga kerukunan umat beragama, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
“Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan ketentuan yang sah dan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta efektivitas penegakan hukum. Jadi, kami menolak Polri dibawah kementrian,” tutup Muhidin.
Terpisah, Pastor Gereja Katolik Tomas Rasul juga berstatemen yang sama, ia tetap mendukung polri berdiri tunggal dibawah presiden republik Indonesia.
“Fungsi melayani, melindungi dan mengayomi itu begitu terasa sepanjang kepolisian itu berdiri, jadi jangan letakkan institusi penting ini dibawah kementerian,” kata Pastor Gereja Katolik. (ilo/red)
